Inovasi Bappenas

Bantuan Sosial Non Tunai

LATAR BELAKANG

Salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah penyaluran bantuan sosial non tunai untuk peningkatan ketepatan sasaran program dan inklusi keuangan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan. Amanat ini ditegaskan kembali oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, tanggal 16 Maret 2016.

Penyaluran bantuan sosial non tunai pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada 69 kabupaten/kota. Hingga saat ini penyaluran bantuan non tunai PKH telah dilaksanakan hampir menyeluruh di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2018, yang ditargetkan mencakup 217 kabupaten/kota.

BENTUK

Bantuan sosial non tunai adalah jenis bantuan pemerintah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa yang disalurkan secara non tunai kepada keluarga miskin, melalui apa yang dinamakan kartu kombo. Kartu ini diterbitkan oleh bank penyalur, dengan dilengkapi fasilitas ganda. Pertama, dalam bentuk tabungan (basic saving account), sebagai sarana penyaluran bantuan uang dari pemerintah. Kedua, voucher elektronik (e-wallet), untuk penyaluran bantuan barang. Transaksi penarikan bantuan dapat dilakukan di ATM, agen bank, pedagang, warung lokal, dan pihak lain yang bekerjasama dengan bank penyalur (yang kemudian diberi istilah e-warong). Pelaksanaan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial non tunai merujuk pada Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat, yang diberikan kepada keluarga yang khusus memiliki ibu hamil atau menyusui, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Bantuan PKH disalurkan tiga bulan sekali dengan syarat penerimanya memenuhi target kunjungan pada fasilitas kesehatan atau pendidikan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transformasi yang awalnya berupa subsidi Rastra, menjadi bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai. BPNT disalurkan sebulan sekali, dan dapat dibelanjakan untuk komiditi beras dan telur pada e-warong yang melayani penjualan bahan pangan.

Prinsip-prinsip utama penyaluran bantuan sosial non tunai antara lain sebagai berikut. Pertama, mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, bantuan dapat dicairkan atau dibelanjakan seluruhnya atau sebagian, yang mana nilai bantuan akan tetap utuh apabila tidak dihabiskan. Ketiga, bantuan dalam bentuk barang hanya dapat digunakan untuk jenis yang telah ditetapkan, dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai. Keempat, mendorong terciptanya pasar bagi usaha eceran rakyat, yang sekaligus sebagai sarana peningkatan penghasilan bagi para pengecer yang melayani kebutuhan bahan pangan bagi para KPM. Kelima, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan sekaligus kepada KPM.

PIHAK TERLIBAT

Koordinasi bantuan sosial non tunai bersifat multi sektor. Program ini berada dibawah Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan wakilnya adalah Menteri Bappenas. Anggota tim berasal dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksana program ini adalah Kementerian Sosial.

PROSES

Pelaksanaan bantuan sosial non tunai melalui empat tahapan. Pertama, registrasi atau pembukaan rekening. Kedua, sosialisasi dan edukasi. Ketiga, penyaluran bantuan. Keempat, penarikan manfaat bantuan. Penarikan manfaat dapat berupa uang tunai maupun belanja barang/jasa yang jenisnya telah ditetapkan di dalam program.

TANTANGAN DAN KENDALA

Berdasarkan hasil pemantauan, program ini masih menghadapi beberapa kendala di lapangan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ketidaklengkapan data para KPM, yang menghambat proses pelaksanaan dan perluasan program. Kedua, pemahaman KPM mengenai prinsip-prinsip program, mekanisme penyaluran non tunai, dan kerahasiaan PIN (Personal Identification Number) masih harus ditingkatkan. Ketiga, sistem transaksi non tunai yang dijalankan bank masih memerlukan penyempurnaan, khususnya untuk memastikan inter-operability antar bank dan mengatasi kendala error saat transaksi. Keempat, pelaksanaan dan perluasan program terkendala ketersediaan infrastruktur di daerah terpencil, baik berupa ATM (untuk penarikan tunai), e-warong (untuk transaksi BPNT, khususnya di daerah non penghasil beras dan telur), dan sinyal telekomunikasi sebagai sarana penunjang transaksi.

POTENSI REPLIKASI

Bantuan sosial non tunai sangat potensial untuk dikembangkan pada cakupan penerima manfaat yang lebih besar, baik yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat ataupun yang dibiayai oleh APBD. Kerjasama antar sektor menjadi kunci pelaksanaan dan replikasi program, antara lain untuk memastikan ketepatan sasaran, integrasi program, dan ketersediaan infrastruktur penunjang di daerah-daerah yang menjadi lokasi penyaluran bantuan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *