Inovasi Bappenas

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

Bentuk

Untuk mengatasi masalah tersebut, Migrant CARE—sebuah organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional yang fokus melindungi buruh migran Indonesia—beserta jaringannya memprakarsai pembentukan Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) pada tahun 2013. DESBUMI adalah serangkaian kegiatan di tingkat desa untuk meningkatkan akses buruh migran, khususnya perempuan, ke berbagai layanan, baik sebelum, selama, dan sesudah bermigrasi. Melalui DESBUMI diharapkan desa, sebagai otoritas negara terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mampu lebih aktif melayani dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

DESBUMI memastikan para migran dan keluarganya memiliki akses ke berbagai layanan. Terdapat panduan tentang pilihan bermigrasi, informasi hak buruh migran, penanganan kasus dan rujukan ketika menghadapi persoalan di luar negeri. Selain itu, DESBUMI juga memberikan pelatihan keterampilan paska migrasi pada para migran yang telah kembali ke kampung halamannya.

Inisiatif ini didukung sepenuhnya oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Inisiatif DESBUMI berawal di 4 provinsi (NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) yang meliputi 7 kabupaten dan 17 desa pada tahun 2013. Saat ini DESBUMI sudah ada di 9 kabupaten dan 38 desa dalam 5 provinsi (NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat). Semua desa tersebut sudah menerbitkan peraturan desa tentang perlindungan buruh migran serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan DESBUMI.

Latar Belakang

Saat ini warganegara Indonesia yang bekerja di luar negeri jumlahnya cukup besar. Pada tahun 2017 tercatat kurang lebih 4,3 juta pekerja migran. Jumlah ini  realitasnya lebih besar lagi, karena sekitar 38% pekerja migran tidak melalui jalur resmi (laporan BNP2TKI, 2017). Sebesar 83% pekerja migran itu berjenis kelamin perempuan yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan gender, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, dan diskriminasi.

Pihak Terlibat

DESBUMI melibatkan pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil mitra Program MAMPU, buruh migran, dan atau mantan buruh migran beserta keluarganya.

Proses

Secara kelembagaan, DESBUMI berada di bawah pemerintah desa. Namun struktur kelembagaan DESBUMI juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil secara aktif, kader desa, mantan buruh migran, Bintara Bina Desa (Babinsa), dan pemangku kepentingan desa lainnya. Struktur DESBUMI terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-divisi. Pembagian kerjanya meliputi informasi, penanganan kasus, dan sosialisasi informasi. Sedangkan anggaran operasional DESBUMI dialokasikan dari anggaran desa yang menjadi bagian dari dana desa.

Dampak

Pada bulan Oktober 2016, Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan uji coba Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) pada 100 desa di 50 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis kontribusi dan penelusuran proses, terdapat bukti nyata bahwa DESMIGRATIF secara kuat dipengaruhi oleh keberadaan DESBUMI dan Migrant CARE.

Saat ini telah terbentuk 39 kelompok di 38 desa yang beranggotakan lebih dari 950 buruh migran, mantan buruh migran, dan keluarganya. DESBUMI di 38 desa ini sudah diakses lebih dari 4.000 warga yang ingin mendapatkan informasi terkait migrasi aman, pelaporan kasus, serta mantan buruh migran yang membutuhkan keterampilan untuk memulai bisnis mikro.

Pendekatan DESBUMI selama tahun 2017 telah memungkinkan pekerja migran perempuan dan keluarganya terlibat dalam Musrenbang di 9 kabupaten. Adapun advokasi bottom-up untuk peningkatan akses layanan telah meningkatkan anggaran dana desa mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 60 juta untuk program yang terkait dengan perlindungan buruh migran dan keluarganya di Lombok Tengah.

Perkembangan Terkini

Saat ini Migrant Care dan jaringannya memfokuskan perhatian pada penguatan kader-kader perempuan dari 39 kelompok buruh migran agar bisa lebih berpengaruh di dalam kegiatan Musrembang, khususnya dalam menyuarakan isu buruh migran. Migrant Care juga melanjutkan kampanye, advokasi, dan lobi untuk perlindungan buruh migran, termasuk menyelenggarakan pertemuan tingkat nasional dan kabupaten terkait DESBUMI. Selain itu Migrant Care juga melibatkan anggota parlemen dan wakil pemerintah (Kemenaker, Kemenlu, BNP2TKI, Imigrasi), sejalan dengan momentum disahkannya UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Potensi Replikasi

Pemerintah desa-desa lain telah memberi tanggapan positif dan ingin mencontoh program DESBUMI. Migrant Care sebagai penggagas awal inisiatif tersebut saat ini telah memiliki draft modul DESBUMI secara lengkap untuk mempermudah proses replikasi. Dengan berpedoman pada pengalaman yang berhasil dirangkum oleh 38 DESBUMI sebelumnya, proses replikasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Tantangan

Tantangan utama pelaksanaan DESBUMI adalah rendahnya kesadaran pemerintah desa dalam melayani warga. Bahkan tidak jarang aparat desa malah menjadi aktor pelaku eksploitasi terhadap buruh migran dan keluarganya. Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman keluarga buruh migran. Mereka masih menganggap bahwa kasus buruh migran harus diselesaikan oleh pihak lain, dan tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga korban. Di  tingkat desa, penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masih rendah. Umumnya dana difokuskan pada program infrastruktur fisik.

Foto Kegiatan

Peluncuran DESBUMI oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di Lembata, NTT pada Oktober 2016

Workshop penanganan kasus buruh migran di Wonosobo untuk kelompok buruh migran dan keluarga
Pertemuan rutin kelompok buruh migran di desa Gerunung, Lombok Tengah, NTB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *