Inovasi Bappenas

Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal

Latar Belakang

Ini berawal dari upaya rekonstruksi Aceh dan Nias paska musibah gempa bumi dan tsunami. PBB, melalui lembaga ILO dan UNDP memberikan bantuan hibah selama kurun waktu 2006 hingga 2011. Kegiatan rekonstruksi tersebut dilakukan secara padat karya, melibatkan sumber daya dan masyarakat setempat. Pemerintah menilai bahwa kegiatan itu cukup berhasil. Bukan hanya berdasarkan capaian terhadap sasaran langsung, tetapi juga dampak yang lebih luas dan berjangka panjang bagi peningkatan perekonomian daerah setempat.

Keberhasilan ini mendorong pemerintah menduplikasi kegiatan serupa. Kementerian Tenaga Kerja mulai menginisiasinya sejak tahun 2014, walaupun masih dalam skala yang terbatas. Selanjutnya melalui kerjasama lintas lembaga, seperti Kementerian BPN/Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, ILO, dan UNDP, program tersebut dimasifikasi dalam skala yang lebih luas.

Bentuk

Program padat karya ini secara prinsip memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu tenaga kerja, bahan baku, maupun keterampilan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penganggur atau semi penganggur, terutama penduduk miskin pedesaan. Jenis obyeknya adalah pembangunan infrastruktur sederhana, seperti jembatan gantung, jalan pedesaan, penyediaan air bersih, dan embung, dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat dan kontraktor lokal, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum. Keterlibatan kedua lembaga pemerintah yang disebut terakhir itu bertujuan untuk menjamin mutu hasil pekerjaan. Mutu yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat setempat.

Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini diantaranya  Kementerian BPN/Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, ILO, UNDP,  Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, kontraktor lokal, dan masyarakat.

Proses

Tahapan pelaksanaan program ini diawali dari usulan pemerintah daerah. Usulan itu mencakup obyek, lokasi, besaran manfaat bagi masyarakat, kondisi lingkungan, dan ketersediaan alat serta bahan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan survei kelayakan. Penentuan kegiatan ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya daerah dengan IKW tinggi, jumlah penerima manfaat yang besar, serta dukungan sumber daya dan tenaga kerja yang cukup.

Jika suatu obyek sudah ditetapkan, tahapan berikutnya adalah persiapan. Ini mencakup rencana kerja, sosialisasi ke masyarakat, dan identifikasi tenaga kerja (kontraktor dan pekerja proyek). Disusul dengan pelatihan tenaga kerja di lokasi. Tahapan terakhir adalah pengecekan hasil pekerjaan, sebelum dilakukan peresmian serta serah terima kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemeliharaan atas hasil pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Perkembangan Terkini

Kini, berdasarkan laporan per Mei 2018, model pembangunan padat karya ini telah berhasil diimplementasikan di 12 Kabupaten, dan dirancang mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja, atau setara dengan 20,5 juta HOK (Hari Orang Kerja).    

Potensi Replikasi

Model pembangunan padat karya semacam ini sangat efektif dilaksanakan pada wilayah dengan kelompok penganggur usia muda yang tinggi. Selain membantu mengatasi masalah pengangguran, pembangunan ini tentu saja menjadi solusi untuk permasalahan infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Ujungnya adalah peningkatan status sosial-ekonomi masyarakat.

Tantangan dan Kendala

Tantangan terhadap model pembangunan seperti ini adalah perlunya studi awal dan identifikasi wilayah secara komprehensif. Disamping itu, untuk menjamin kualitas dan kesinambungan kegiatan, dibutuhkan juga pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara intensif.

Dampak Sosial-Ekonomi

Pencapaian program ini diharapkan akan menurunkan biaya akses masyarakat terhadap sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum/sosial lainnya. Juga meningkatkan keguyuban dan interaksi sosial warga setempat. Dan tentu saja, program ini ditujukan untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja, yang ujungnya dalah peningkatan ekonomi, utamanya di kawasan pedesaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *