Inovasi Bappenas

Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (Community Policing)

LATAR BELAKANG

Latar belakang dikembangkannya program ini adalah dalam rangka mendorong kepolisian agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Selain itu juga untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam perannya sebagai pengayom dan pelindung. Program ini diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas, Polri, Pemerintah Daerah, ICITAP, JICA, IOM, Asia Foundation dan Pusham UII..

BENTUK

Kemitraan antara kepolisian dan masyarakat (community policing) adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan kamtibmas. Kemitraan ini bertujuan diantaranya, pertama, mengupayakan penyelesaian masalah sosial, khususnya keamanan, secara bersama-sama antara polisi dan masyarakat. Kedua, kemitraan ini juga untuk mengikis ketakutan masyarakat terhadap gangguan kriminalitas. Ketiga, kemitraan juga sebagai upaya pencegahan (crime prevention). Dan keempat, dengan meningkatnya keamanan berarti juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu bentuk kemitraan ini misalnya apa yang kemudian dikenal sebagai Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini dalam pelaksanaannya dibantu oleh institusi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

PIHAK TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Polri, Pemerintah Daerah, ICITAP, JICA, IOM, dan Pusham UII (Asia Foundation).

PERKEMBANGAN TERKINI

Hingga saat ini pola kemitraan ini telah terbentuk di sebagian besar wilayah Indonesia. Jumlah anggota Bhabinkamtibmas mencapai 49.335 personil di 84.000 desa atau kelurahan. Sedangkan FKPM telah terbentuk sebanyak 48.890 unit. Jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan sebanyak 465.921 kejadian selama tahun 2017. Bahkan Polri juga telah dipercaya oleh Pemerintah Timor Leste untuk melatih penerapan konsep Polmas bagi aparat kepolisian di negara tetangga tersebut.

POTENSI REPLIKASI

Keberhasilan kemitraan di suatu wilayah tentunya perlu direplikasi dan diperluas ke wilayah-wilayah lain yang belum memilikinya. Selain mencontoh pola yang sudah ada, pengembangan kemitraan ini juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kearifan lokal. Tujuannya agar partisipasi para pemangku kepentingan menjadi lebih optimal.

TANTANGAN DAN KENDALA

Kendala yang ditemukan selama pengembangan kemitraan diantaranya sebagai berikut. Pertama, belum semua lapisan masyarakat mampu dan mau berinteraksi dengan Polisi sehingga perlu sebuah strategi pendekatan yang lebih efektif. Kedua, belum terbentuknya road map mengenai pengembangan Pemolisian Masyarakat sehingga Kepolisian masih kesulitan mengembangkan Polmas. Ketiga, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana Bhabinkamtibmas. Keempat, kerjasama yang intensif dan sinergis antar pemangku kepentingan.

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI The Asia Foundation, dalam laporannya yang dirilis pada tahun 2007, menyatakan bahwa program kemitraan polisi dan masyarakat mampu mengurangi setidaknya 30 persen kejahatan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selain itu, kelompok kerja kemitraan kepolisian dan masyarakat di Surabaya, bersama dengan aparat kepolisian dan pemilik bisnis hiburan, menorehkan catatan keberhasilan yang signifikan dalam menanggulangi praktik perdagangan anak. Kemitraan ini juga berperan penting pada masa pemulihan pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, melalui kegiatan pengamanan bergilir untuk mencegah penjarahan dan gangguan keamanan lainnya. Contoh lain yang perlu disebut adalah penanganan KDRT di Desa Les, Provinsi Bali, yang melibatkan kelompok kerja kemitraan kepolisian dan masyarakat setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *