Inovasi Bappenas

Listrik Tenaga Surya di Karampuang

LATAR BELAKANG

Karena tepat berada di bentang khatulistiwa, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), yakni energi surya. Jika dimanfaatkan secara optimal, melimpahnya energi ini akan menjadi terobosan strategis dalam penyediaan dan pemerataan sumber daya listrik di berbagai kawasan nusantara, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Salah satu contoh keberhasilan adalah Pulau Karampuang, Sulawesi Barat. Pulau kecil ini berada di wilayah Kabupaten Mamuju, berjarak satu kilometer dari Kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Terdiri dari satu desa dengan sebelas dusun, pulau ini dihuni oleh  3.317 penduduk, atau 784 keluarga. Dengan biaya dari dana hibah MCC (The Millennium Challenge Corporation), lembaga nirlaba Amerika Serikat, di pulau ini kemudian dibangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas total 598 kWp, yang tersebar di empat lokasi. Distribusi listrik ke masyarakat menggunakan  mekanisme “off-grid system”.

BENTUK

Keberhasilan di Karampuang ini menjadi model untuk direplikasi di wilayah lainnya. Melalui kerjasama berbagai instansi, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, dan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), selanjutnya dibangun fasilitas EBT lainnya di berbagai lokasi. Bentuk kegiatannya adalah pemanfaatan energi surya untuk pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah kepulauan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, pengelolaan fasilitas ini dalam jangka panjang melibatkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Sedangkan pembangunannya dilakukan oleh kontraktor profesional, yang disupervisi oleh pemerintah dan MCAI sebagai penyandang dana. 

PIHAK TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini diantaranya Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Barat, dan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI).

PROSES

Kegiatan ini diawali ketika MCAI mulai aktif pada bulan April tahun 2013. Pembangkit yang dibangun bervariasi antara 500 kW sampai 2,5 MW. Jumlah rumah tangga pengguna pada masing-masing wilayah antara 400 sampai dengan 5.000. Bentuk hibah MCAI dibagi ke dalam dua proporsi, yakni 96 persen untuk pembangunan power plant, jaringan distribusi, power house, biaya operasional dan pemeliharaan selama satu tahun, perizinan, pelatihan (teknis dan managerial), pemeliharaan lingkungan, pengarusutamaan gender, penguatan sosial, dan monitoring serta evaluasi. Sedangkan 4 persen dalam bentuk bantuan tunai dan non-tunai untuk kelompok masyarakat, sektor swasta, dan penerima hibah.

Untuk pengelolaan fasilitas pada masa-masa mendatang, dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUNDES) yang berperan sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle). Perusahaan ini memiliki liabilitas terbatas, dengan proporsi saham 51 persen dimiliki masyarakat, 49 persen oleh sektor swasta dan penerima hibah.

Untuk lebih mendorong produktivitas ekonomi setempat, diselenggarakan juga pelatihan kewirausahaan tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah pada kegiatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya listrik. Selain itu juga dibuka fasilitasi akses terhadap pendanaan dan pasar.

Standarisasi teknis, lingkungan, sosial, dan integrasi gender pun dilakukan. Kesesuaian teknis secara nasional dan internasional mengacu pada IFC Environmental & Social Performance Standarts. Integrasi gender merujuk pada Social and Gender Integration Plan.

PERKEMBANGAN TERKINI

Dalam perkembangannya sekarang, kegiatan ini diupayakan untuk menerapkan blended finance dalam pembiayaan sisa proyek dan kelanjutan hibah MCC, berdasarkan  hasil studi kelayakan (feasibility study) yang sudah matang dan bersifat prospektif. Disamping itu, bersama dengan Kementerian ESDM akan dilakukan kolaborasi terkait pemanfaatan hasil studi kelayakan pembangkit listrik EBT di seluruh Indonesia.

POTENSI REPLIKASI

Kegiatan ini sangat layak untuk direplikasi di seluruh kepulauan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik. Nilai-nilai keberlanjutan dan proses pembentukan unit SPV dapat dijadikan bahan masukan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT, melalui angggaran Kementerian ESDM, Dana Alokasi Khusus, dan sumber lainnya.

TANTANGAN DAN KENDALA

Beberapa kendala pelaksanaan kegiatan ini telah berhasil diidentifikasi. Pertama, pembangkit EBT umumnya intermittent, dengan kapasitas yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kedua, belum adanya petunjuk dari Kementerian ESDM untuk penentuan tarif pembangkit yang tidak terkoneksi ke jaringan PLN. Usulan tarif sebesar Rp 2.000 per kWh, yang sebelumnya telah dikonsultasikan dalam musyawarah desa dan mendapatkan persetujuan desa, ternyata hanya bisa ditetapkan menjadi Rp 1.460 per kWh. Ketiga, kemampuan masyarakat dalam mengelola PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) belum teruji.

DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Tetapi bagaimanapun kegiatan ini layak untuk terus diupayakan karena memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif pada daerah setempat. Kegiatan ini dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat lokal. Juga menciptakan lapangan pekerjaan, melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PLTS. Dan tentu saja terpenuhinya kebutuhan listrik dan pasokan energi di daerah tertinggal.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *