Inovasi K/L

Papua Membaca

Mengejar Tantangan Literasi Di Tanah Papua

Mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kesenjangan pendidikan di provinsi Papua dan Papua Barat, UNICEF dengan dukungan dari Pemerintah Australia, khususnya Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), melaksanakan Inisiatif Program Pendidikan untuk Daerah Pinggiran dan Pedalaman di Tanah Papua. Tujuan utamanya adalah untuk menguji pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas awal di daerah pedalaman di provinsi Papua dan Papua Barat (Tanah Papua).  Program ini diselenggarakan di enam kabupaten yaitu kabupaten Sorong, Manokwari, Jayapura, Mimika, Biak Numfor dan Jayawijaya.  Program ini dilakukan dalam dua pilar kegiatan utama yaitu di tingkat sekolah dan masyarakat dan pilar kedua di tingkat pemerintah.

Gambaran Umum: Konteks dan Tantangan Pembangunan

Pada saat baseline study (pengambilan data awal) dilakukan di 180 sekolah yang tersebar di enam kabupaten, secara rata-rata hampir 50 persen siswa di daerah pinggiran dan pedalamaan belum dapat membaca.

Pillar 1:

Sekolah

Isu utama: Perlu peningkatkan mutu dan komitmen guru dan kepala sekolah. Media belajar dan buku-buku minim sehingga membaca dan menulis tidak tuntas.

Masyarakat

Isu utama: Kesadaran masyarakat daerah pinggiran dan pedalaman perlu ditingkatkan tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas dan perlunya mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di daerahnya.

Pillar 2: Pemerintah

Isu utama: Tidak tersedianya data-data pendukung untuk perencanaan dan penganggaran sektor pendidikan untuk daerah pinggiran dan pedalaman di Tanah Papua yang menyebabkan pembangunan pembangunan sektor pendidikan terpusat di ibukota dan kabupaten.

Pemangku Kepentingan

UNICEF-DFAT dan para mitra pelaksana dalam program Pendidikan bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain:

  • Pemerintah Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri
  • Pemerintah Daerah Provinsi dan secara khusus, Dinas Pendidikan Provinsi dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
  • Pemerintah Daerah Kabupaten dan secara khusus, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • Pengawas sekolah
  • Kepala sekolah dan guru-guru di sekolah intervensi

Dampak setelah Program

Sebuah midline study (penelitian tengah program) yang melibatkan 126 sekolah dilakukan pada bulan Maret hingga April 2017 untuk mengukur kemampuan membaca  siswa kelas awal (EGRA — Early Grade Reading Assessment) dan progress di sekolah untuk kemudian dibuat analisis dan perbandingannya dengan data awal (baseline). Data dikumpulkan dari sekolah intervensi dan sekolah non-intervensi, di mana hasil temuan dapat menunjukkan baik dampak maupun tantangan yang dihadapi dalam keseluruhan program. Secara garis besar, berikut capaian program:

Strategi Program 

Program ini memiliki dua sasaran. Sasaran utama yaitu anak- anak di 120 Sekolah Dasar di 6 Kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu Biak, Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Manokwari, danSorong. Sementara sasaran intervensi program adalah pembuat kebijakan, pengawas, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat umum.

Untuk memberikan dukungan yg disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di daerah pedesaan dan terpencil, pendekatan untuk meningkatkan kapasitas guru dilakukan dengan dua model yaitu:

Model A – Tim pelatih yang memberikan pelatihan di tingkat gugus dan secara berkala berkeliling untuk memberikan pendampingan teknis kepada guru-guru dalam kelompok sekolah yang berdekatan.

Model B – mentor yang ditempatkan di sekolah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan langsung di tingkat sekolah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Program

  • Metode yang aktif dan menyenangkan. Berupa lagu, poster, kartu, permainan literasi, dan buku cerita dengan konteks lokal
  • Penerapan disiplin positif. Guru tidak menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan siswa, sehingga siswa menjadi lebih rajin ke sekolah
  • Kampanye pendidikan yang meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat
  • Komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu pendidikan di daerah pinggiran dan terpencil

Tantangan Keberhasilan Program

  • Jumlah guru yang kurang atau distribusi yang tidak merata
  • Tingkat kehadiran guru yang rendah
  • Dukungan yang tidak konsisten dari kepala sekolah
  • Motivasi guru yang kurang dalam mengaplikasikan metode belajar Aktif Kreatif dan Menyenangkan
  • Sistem pengawasan yang belum dijalankan dengan baik
  • Kepedulian orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang rendah
  • Keamanan dan konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dan guru

Peluang untuk replikasi

Perkembangan Replikasi Program

Di tahun 2018, enam kabupaten sudah memulai mereplikasi program dengan mekanisme yang berbeda-beda. Ada perluasan program dengan menggunakan dana pemerintah daerah ada juga sekolah-sekolah yang menerapkan program dengan biaya mandiri.  Disamping replikasi yang terjadi dalam kabupaten yang sudah di intervensi, replikasi  di kabupaten lain juga sudah mulai dilakukan contohnya di kabupaten Sumba Tengah dan kabupaten Supiori.

Meskipun ada beberapa tantangan dalam replikasi program terkait dengan nomenklatur dan mekanisme pelaksaan program, dukungan teknis terus diberikan oleh mitra pelaksana dan UNICEF guna memastikan kelancaran berjalannya program.    Adanya Perpres 16/2018 membuka peluang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat melalui mekanisme swakelola tipe III.  UNICEF sedang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang jasa Pemerintah (LKPP) dan Knowledge Sector Initiative untuk kemungkinan mensosialiasikan Perpres ini kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sebagai salah satu alternatif mekanisme pelaksanaan program.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *