Inovasi Bappenas

Peningkatan Jalan Provinsi di NTB

Bentuk

Pemeliharaan Jalan Daerah di tingkat provinsi dengan peningkatan peran pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dukungan teknis dan fasilitasi dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan daerah. Salah satunya dengan mengadakan Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PUPR, dan Pemerintah Australia (melalui Department of Foreign Affairs and Trade) membentuk lembaga yang bernama Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Kerjasama ini dimulai sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan Pemda dalam mengelola dan memelihara jalan provinsi dan kabupaten/kota.

Latar Belakang

Jalan merupakan urat nadi perekonomian. Ketersediaan dan tingkat kualitas jalan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Secara umum ketersediaan dan kualitas infrastuktur jalan di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Oleh sebab itu Pemerintah menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Membangun infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang sangat besar. Pun pemeliharaannya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anehnya, aspek pemeliharaan ini seolah menjadi anak tiri dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan anggaran serta kurangnya kemampuan perencanaan yang efektif menyebabkan kualitas pemeliharaan jalan di Indonesia masih rendah.

Sampai tahun 2017, total jaringan jalan di Indonesia mencapai 422.266 km. Dari jumlah itu, 90 persennya berstatus jalan provinsi dan kabupaten/kota. Sepuluh persen adalah jalan provinsi dan delapan puluh persen jalan kabupaten/kota. Sejak tahun 2014, jalan provinsi yang kondisinya dianggap baik baru mencapai 68 persen dari total 46.164 km. Sedangkan jalan kabupaten/kota yang berstatus baik hanya sekitar 59 persen dari total 376.102 km.

Sasaran PRIM

Sasaran program adalah peningkatan keandalan, kondisi, dan konektivitas jalan yang disertai dengan peningkatan tata kelola dalam manajemen pemeliharaan jalan yang berbasis keluaran (output) danmewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat dan pengguna, akses terhadap pasar, layanan dan kesempatan yang lebih baik, biaya transportasi yang lebih rendah serta berkurangnya hambatan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pengetahuan untuk membangun manajemen yang lebih kuat, untuk tidak mudah berpuas diri dan memulihkan kebanggaan profesional dari sektor publik, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan dan kontraktor.

Pihak Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam PRIM diantaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Australia.

Proses

Melalui program PRIM, Pemda memperoleh bantuan perencanaan sekaligus  pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dalam anggaran yang terbatas. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah dengan sistem penggantian (reimbursement) atas pekerjaan pemeliharaan jalan, serta pemberian insentif untuk sistem pemeliharaan yang dinilai baik.

Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat berhasil membuktikan bahwa penerapan pengelolaan jalan yang benar meskipun dengan dana terbatas akan memberikan hasil yang optimal. Sebelum pelaksanaan program PRIM, tingkat kerusakan jalan mencapai 11-13 persen per tahun. Setelah mengikuti program PRIM, hingga tahun 2017 tingkat kerusakan hanya sebesar 5 persen per tahun.

Perkembangan Terkini

Program PRIM yang telah dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Potensi Replikasi

Berdasarkan tingkat keberhasilan ini, PRIM selanjutnya akan diimplementasikan di daerah lainnya sebagai program nasional. Dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2019, PRIM akan dilaksanakan di 4 provinsi dan 4 kabupaten.

Tantangan/Kendala

Tantangan terbesar untuk menerapkan konsep PRIM adalah merubah pola pikir Pemerintah Daerah yang menganggap program PRIM diteruskan oleh APBN TA 2019 dengan berbasis output, pre-financing, verifikasi independent dan perbaikan tata kelola. Padahal untuk mewujudkannya, tidak mudah walapun sebenarnya tidak terlalu sulit jika komitmen Pemerintah Daerah tinggi.

Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Program PRIM berdampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Usaha mikro tumbuh dengan baik, khususnya di lokasi sekitar pusat produksi pertanian. Tingkat keselamatan jalan juga meningkat, diiringi dengan angka kecelakaan yang menurun setelah kondisi bahu jalan diperkeras. Kenyamanan para pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor juga semakin meningkat dengan meningkatnya kualitas jalan.Infografis Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

Infografis Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

Foto Sebelum dan Sesudah Penanganan PRIM:

Sebelum dan Sesudah Penanganan PRIM:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *