Inovasi Bappenas

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

“SATU PINTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN”

Latar Belakang

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu prioritas pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Sekitar 40% penduduk berpendapatan terendah, yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT), terancam sewaktu-waktu akan jatuh miskin akibat goncangan ekonomi, bencana alam, dan lain-lain.

Sementara itu banyak keluarga miskin dan rentan miskin yang belum menerima perlindungan sosial secara komprehensif walaupun sebenarnya layak menjadi penerima bantuan. Di lain pihak, masih adanya pemahaman yang tidak terpadu tentang penanganan masalah sosial menjadi sumber tidak optimalnya pelayanan dan penanganan masalah sosial. Saat ini penanganan masalah sosial masih berbasis pada paradigma sektoral yang belum terarah kepada sasaran. Juga belum bersifat berkelanjutan.

Bentuk

Untuk mewujudkan penanganan masalah sosial secara terpadu dan optimal, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Sosial menginisiasi sebuah program bertajuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Program ini mengikutsertakan pemerintah daerah dan DFAT sebagai mitra. SLRT adalah sistem  untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin.  Kemudian SLRT akan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang sesuai. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan.

Pihak Terlibat                       

Pengembangan SLRT diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Sosial dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan DFAT sebagai mitra pembangunan.

Proses Layanan

Layanan SLRT tersedia melalui Sekretariat SLRT di kabupaten/kota, serta fasilitator dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Di setiap kabupaten/kota, penyelenggara SLRT terdiri dari minimal dua Puskesos yang didukung oleh anggaran APBN. Seiring waktu, sejumlah daerah mengembangkan lebih banyak Puskesos dengan dukungan APBD. Hingga Desember 2017, telah terbangun hampir 900 Puskesos. Ini jauh lebih tinggi dari target sebelumnya yang berjumlah 140 Puskesos.

Sumber informasi dan data SLRT adalah daftar penerima manfaat yang terekam dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta hasil pemetaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah (katalog program). Fasiltator SLRT di tingkat desa/kelurahan mendata Individu/Keluarga/Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah dampingannya. Mereka bertugas memeriksa apakah seseorang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat atau tidak, serta mencari informasi tentang bantuan/program pusat serta daerah yang tersedia di sana.

Selain melalui fasilitator, warga juga dapat mendatangi Puskesos di desa/kelurahan atau Sekretariat SLRT di kabupaten/kota. Berdasarkan rujukan yang diterima dari SLRT, pengelola program di tingkat pusat maupun daerah akan memutuskan untuk menyetujui, menolak, atau menelaah lebih lanjut terkait kebutuhan program dan keluhan implementasi program di wilayah tersebut.

Dampak

Dengan diterapkannya SLRT, akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap multi-layanan semakin meningkat. Selain itu, kesadaran dan keberdayaan warga dalam mengakses layanan sosial semakin tinggi. SLRT juga menjadikan program dan layanan sosial pemerintah semakin terintegrasi, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Keterpaduan ini juga dibarengi dengan meningkatnya akuntabilitas dan memperkecil risiko penyalahgunaan. Sementara itu pelaksanaan monitoring program juga semakin efektif. Kegiatan ini berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain, khususnya wilayah yang memiliki kebijakan inovasi percepatan penurunan kemiskinan.

Tantangan/Kendala

Meski demikian, SLRT menghadapi serangkaian tantangan yang harus diatasi. Pelaksana SLRT harus memastikan dukungan regulasi dan anggaran daerah agar keberadaan SLRT dapat berkelanjutan. Selain itu SLRT harus mampu mengidentifikasi dan menyediakan layanan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai efektivitas SLRT, membangun kemitraan yang efektif dengan pengelola program mutlak diperlukan. Selain itu upaya memperbaiki dan mempercepat koordinasi penyelenggaraan program kemiskinan dan perlindungan sosial ke dalam suatu sistem yang terintegrasi di tingkat pusat dan juga daerah masih harus terus dijalankan.

Potensi Replikasi

Kegiatan ini sangat berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain, khususnya di daerah yang memiliki kebijakan inovasi percepatan penurunan kemiskinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *