Inovasi Bappenas

Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme (SREGIP) di Lombok

Bentuk

Pada tahun 2015, dilakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan GIZ (Pemerintah Jerman) dengan nama program Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme (SREGIP). Proyek SREGIP berlangsung dari tahun 2015 s.d. 2017 dengan tujuan utama adalah peningkatan nilai tambah, inklusif, dan keberlanjutan lingkungan bagi 100 UKM dan 5.000 petani dengan fokus wilayah pilot adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan. SREGIP adalah program lanjutan dari program RED (Regional Economic Development) yang dimulai sejak 2004.

Latar Belakang

Dalam dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan stabilitas makro ekonomi yang sangat baik serta pertumbuhan yang tinggi. Namun terbatasnya daya saing serta ketergantungan kepada sumber daya alam memunculkan tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berimbang dan inklusif, khususnya di daerah-daerah terluar di Indonesia.

Diimplementasikan pada bulan Januari 2015 hingga Juni 2017, SREGIP dirancang berdasarkan pendekatan yang didorong oleh sektor swasta (private-sector driven) pada rantai nilai pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. SREGIP bersifat partisipatif, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan dalam pembangunan ekonomi, serta permintaan dan komitmen dari pemangku kepentingan lokal. Lombok dan Sumbawa merupakan dua pulau utama yang membentuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara keseluruhan terdiri dari 278 pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Dari ratusan pulau tersebut, 32 diantaranya telah berpenghuni (BPS NTB, 2012). Secara geografis, Pulau Lombok terletak pada segitiga emas destinasi pariwisata utama di Indonesia, yakni Pulau Bali di sebelah barat, Tana Toraja dan Bunaken di sebelah utara, dan Pulau Komodo di sebelah timur. Lombok juga berada pada segitiga emas pelayaran lintas nasional dan internasional, yakni Surabaya di sebelah barat, Makassar di utara, dan Darwin Australia di timur. Ini membuat Pulau Lombok bernilai strategis sebagai destinasi wisata, sekaligus strategis sebagai lokasi transit kapal pesiar dari Darwin, Australia.

Pihak Terlibat

Kegiatan SREGIP dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). SREGIP bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Proses

SREGIP dilaksanakan setelah berakhirnya proyek Regional Economic Development (RED) pada tahun 2014. Sebagai wilayah percontohan SREGIP, ditunjuk dua lokasi RED sebelumnya, yaitu Kalimantan Barat dan NTB, namun dengan pendekatan konseptual dan fokus yang berbeda. Pelaksanaan SREGIP dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada sektor swasta dan melalui kemitraan dengan perusahaan (champion) di dalam rantai nilai, agar keberlanjutan fasilitasi kepada petani kecil dan UMKM dapat terus dilakukan sekalipun proyek telah berakhir. SREGIP mendukung pengembangan jasa layanan bisnis yang dibutuhkan untuk menjangkau kelompok sasaran dengan keterampilan, input, inovasi, dan teknologi yang dibutuhkan.

SREGIP diimplementasikan melalui pilar-pilar berikut. Pertama, kebijakan dan kerangka kerja. Kedua, jasa layanan bisnis. Ketiga, kerja sama dan kemitraan. Keempat, inovasi dan teknologi.

Kesesuaian kegiatan SREGIP dengan RED, baik wilayah operasi, kemiripan tema, dan kesamaan mitra kerja, ternyata memberikan keuntungan positif dalam implementasinya. SREGIP berhasil mempertahankan pendekatan partisipatif, yang pada akhirnya menciptakan komitmen dan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan, termasuk dalam aspek koordinasi dan proses pembelajaran.

Perkembangan Terkini

SREGIP akhirnya berhasil menuntaskan kegiatannya selama 2,5 tahun, dari bulan Januari 2015 sampai Juni 2017 di Provinsi NTB. Pada bulan Juli 2017, SREGIP ditindaklanjuti oleh beberapa proyek baru. Pertama, Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED). Kedua, Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET), yakni model pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan (Technical and Vocational Education and Training/TVET) serta pengembangan interkoneksi dan inklusi antara pendidikan kejuruan dan sektor swasta. 

Potensi Replikasi

Hal-hal penting yang perlu digarisbawahi terkait replikasi SREGIP:

  1. Keterlibatan sektor swasta (private sector engagement) dalam SREGIP dianggap sebagai contoh keberhasilan dan role model oleh mitra kerja luar negeri.
  2. Sektor pariwisata merupakan prioritas pemerintah Indonesia untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu sektor ini dipilih menjadi salah satu sektor proyek ISED. Penyusunan modul-modul pelatihan tentang pengembangan produk dan layanan pariwisata yang dilakukan oleh SREGIP menjadi alat bantu replikasi yang efektif. 
  3. Program, panduan, dan modul pelatihan yang dikembangkan untuk mempromosikan Desa Wisata Hijau (DWH) akan segera direplikasikan ke wilayah lain di Indonesia. Fokus pada instrumen-instrumen yang aplikatif menjadi faktor penentu keberhasilan program DWH.
  4. Kerjasama multi-sektor dan keterlibatan masyarakat adalah faktor penting dalam pembangunan, baik di sektor pertanian maupun pariwisata.
  5. Diperlukan koordinasi dan pendekatan sistemik dan multi-level, yang melibatkan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan lokal.
  6. Peningkatan kapasitas (capacity development) perlu berorientasi pada kebutuhan/permintaan. Pendekatan yang dilakukan oleh SREGIP sangat dihargai dan dinilai positif oleh mitra kerja.
  7. Diperlukan upaya untuk merubah pola pikir para pelaku usaha pariwisata dari “CSR dan filantropi” ke “inklusivitas dalam core business“.
  8. Para pemangku kepentingan kepariwisataan (publik, swasta, pemerintah desa) sepakat bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tantangan/Kendala

Berikut adalah tantangan dan kendala yang berhasil diinventarisasi dalam pelaksanaan SREGIP:

  1. Mengubah fokus RED menjadi SREGIP membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang sangat intensif. Pada saat yang sama, perpindahan orientasi yang lebih berfokus pada sektor swasta membutuhkan jaringan dan kemitraan baru.
  2. Pada saat penyusunan proyek telah diidentifikasi tantangan terkait dengan harga komoditas dalam rantai nilai pertanian. Harga karet yang merosot tajam menciptakan isu yang cukup berat dan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.
  3. Tantangan komunikasi di internal dunia usaha tentang topik “inklusivitas dalam core business“ berpotensi menjadi hambatan dalam melaksanakan kerja sama.
  4. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan bisnis merupakan salah satu tantangan di Provinsi NTB. Dalam konteks politik, pada saat itu hanya ada satu kepada desa perempuan dari sekitar 119 kepala desa yang ada.
  5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
  6. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemauan para pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan.
  7. Terbatasnya persiapan penyusunan exit strategy yang mampu mendukung keberlanjutan program secara optimal.

Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dari pelaksanaan SEGRIP berhasil diidentifikasi berbagai dampak sosial-ekonomi sebagai berikut:

  1. Adanya peningkatan kinerja bisnis, kelestarian lingkungan, dan inklusivitas dari UMKM dan petani.
  2. Peningkatan penjualan oleh UMKM Pariwisata, khususnya di lokasi Desa Wisata Hijau (DWH) antara tahun 2014-2015.
  3. Tersusunnya kebijakan dan kerangka kerja untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih baik.
  4. Tersusunnya Sustainable Tourism Master Plan, Standar Nasional untuk Pariwisata Berkelanjutan, dan Rencana Induk Pariwisata yang berkelanjutan, dan penyiapan dasar hukum (Peraturan Gubernur) pada bulan April hinga Juni 2015.
  5. Terciptanya kemitraan antara sektor swasta dan publik (kerja sama multi-sektor).
  6. Tersedianya layanan yang inovatif dan model bisnis dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
  7. Pembelajaran dan pengembangan organisasi (melalui koperasi, asosiasi dunia usaha, para pelaku usaha, lembaga pemerintah, dll)
  8. Keterkaitan bisnis (linkages) antara dunia usaha dan petani/pelaku usaha mikro.
  9. Pembentukan Forum Pariwisata Daerah untuk mempromosikan pemasok lokal, menghubungkan petani dengan hotel, standardisasi/sertifikasi daerah tujuan pariwisata berkelanjutan, standardisasi/sertifikasi operator pariwisata, pengembangan Desa Wisata Hijau (DWH).
  10. Peningkatan kapasitas Destination Management Organization (DMO).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *